Anggota Komisi IV Sopan Sopian

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota Komisi IV DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Sopan Sopian menyinggung soal ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada kondisi kemampuan Kukar dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan.

Sopan Sopian mengungkapkan, APBD Kukar memang tergolong besar dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan luas wilayah luas mencapai 27.263,10 km², berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di sebelah utara banyaknya jumlah penduduk yang tersebar di 20 kecamatan maka anggaran tahunan masih dinilai tergolong kecil.

“Kita anggap itu minim sekali untuk bagaimana pengembangan infrastruktur, bagaimana pendidikan yang ada di Kutai Kartanegara, ini memang tidak cukup, ditambah lagi menurun lagi untuk tahun depan APBD kita yang tahun sebelumnya dua digit turun menjadi sekitar 7 triliun,” ungkapnya kepada media ini, Sabtu (11/8/2025).

Selain keterbatasan fiskal, dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI ini juga menyoroti kurangnya tenaga aparatur di sejumlah wilayah yang menyebabkan pelayanan publik belum berjalan optimal. Pria berkacamata ini menyarankan pemerintah daerah melakukan pembenahan secara bertahap sehingga kebutuhan pegawai di setiap kecamatan terpenuhi.

“Pembangunan daerah harus fokus dalam setiap tahun anggaran. Kalau misalnya mau fokuskan bagaimana pembenahkan infrastruktur, benahi infrastruktur semuanya, begitu juga pembenahan di aparatur pemerintahan, karena masih banyak keluhan pelayanan public belum optimal,” ujarnya.

Dia menilai bahwa peran DPRD perlu lebih dilibatkan dalam upaya lobi anggaran ke pemerintah pusat, agar porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer keuangan daerah (TKD) untuk Kukar dapat ditingkatkan.

Selama ini menurutnya Pemkab Kukar tergolong minim melibatkan DPRD Kukar dalam lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah, menurut Sopan Sopian harus duduk bersama satu meja dengan pemerintah pusat, DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI untuk meningkatkan DBH dan TKD Kukar.

Sebagai kabupaten yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menurutnya, Kukar seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kami berani menyarankan pemerintah pusat menjadikan Kukar sebagai daerah istimewa karena berdekatan dengan IKN Nusantara. Sebagai penyangga IKN, akankah nanti penyangga IKN termasuk di dalamnya adalah yang memiliki jumlah kemiskinan terbesar Indonesia? Kan tidak mungkin. Itu kan namanya mencoreng nama IKN,” tegasnya.

Sopian menegaskan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan di Kukar bukan hanya demi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga demi menjaga citra daerah yang kini menjadi bagian penting dari kawasan strategis nasional.

“Sebagai kabupaten yang berstatus daerah kaya, tentu citra ini akan tercoreng jika masih tingginya angka kemiskinan,” pungkas dewan kelahiran Kecamatan Kota Bangun tahun 1975 ini.(ADV)